“Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan itu penting karena jumlah dokter spesialis di Indonesia masih sangat kurang,” ujar Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair Prof Dr dr Muhammad Amin Sp.P(K) di Surabaya, Senin.

Saat memberikan sambutan pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS-1) FK Unair I-2007, ia menjelaskan rasio jumlah dokter spesialis di Indonesia saat ini sangat tidak seimbang. “Kalau satu dokter spesialis melayani 110 ribu penduduk yang meminta pelayanan kesehatan tentu sangat kurang.

Kalau hal itu dibiarkan maka dokter asing justru akan masuk ke Indonesia,” ungkapnya. Di Filipina dan Vietnam juga masih kurang, katanya, tapi rasio antara dokter spesialis dengan jumlah penduduk mencapai satu dokter spesialis melayani 18 ribu penduduk, karena itu sangat mungkin dokter dari vietnam dan Filipina akan masuk ke Indonesia.

Sementara itu, jumlah lulusan dokter spesialis pada 2007 masih mencapai sekitar 12 ribu, sedangkan kebutuhan akan pelayanan dokter spesialis mencapai 22 ribu. “Kalau kondisi itu tidak ada perbaikan atau inovasi maka jumlah lulusan pada 2010 diperkirakan hanya mencapai sekitar 18 ribu orang, sedangkan kebutuhan akan pelayanan dokter spesialis mencapai sekitar 32 ribu,” paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya telah meminta ijin ke Menteri Kesehatan untuk mengembangkan beberapa RS di Jatim sebagai RS Pendidikan, kemudian Menkes menyetujui permintaan itu. “RS Pendidikan antara lain akan kami kembangkan ke RSU Dr Sardjito Jember, RSU Syaiful Anwar Malang, dan RS Soewandhi milik Pemkot Surabaya, dan beberapa RS yang masih kami hitung,” katanya.

Ditanya tentang solusi mempermudah penerimaan dan kelulusan, ia menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan karena sudah menjadi standar universitas. Dalam penerimaan mahasiswa baru itu, Rektor Unair Prof Dr H Fasich Apt mengungkapkan rasa bangganya dengan adanya mahasiswa dari Malaysia yang menempuh pendidikan dokter di FK Unair.

“Hal ini menunjukkan bahwa Unair diakui internasional, namun hal itu juga menimbulkan dilema, karena Malaysia kini semakin maju, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, sehingga Malaysia akan mampu mencapai rasio ideal pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena negara membiayai mereka,” ucapnya.

Ia menambahkan para calon dokter spesialis juga perlu menghilangkan sifat komersialisme dan mengembangkan sifat altruisme dengan mengembangkan sikap keberpihakan kepada yang lemah.

Sumber: Republika Online/18 Juni 2007

Dengan kepandaian seperti itu, Asti tak melihat jalan lain kecuali segera memasukkan Saras ke SD. Dengan kata lain, ia ingin mengatakan, Saras sudah siap betul masuk SD. Kesiapan anak masuk SD sering menjadi tanda tanya bagi para orangtua. Ada anak yang berumur empat tahun sudah pintar membaca, berhitung tetapi amat pemalu, tak berani jauh dari orangtuanya. Ada juga yang sudah berumur enam tahun, pandai bergaul, tapi belum mengenal huruf dengan baik. Berbagai macam tipe kondisi anak yang dihadapi para orangtua.

Soal kesiapan masuk SD memang tak ada angka umur yang pasti. Psikolog dan pakar pendidikan sepakat, tidak semua anak yang sama usianya dikatakan siap masuk SD. Ada anak yang baru berusia 5,5 tahun sudah siap masuk SD, tetapi ada juga anak yang sudah berusia 6,5 tahun belum siap masuk SD.

Meskipun bukan suatu kewajiban, psikolog tumbuh kembang anak RS Dr Sardjito/Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dr Indria Laksmi Gamayanti MSi berpendapat, anak yang akan masuk SD perlu melewati masa TK (taman kanak-kanak). Sebab, TK akan membantu anak dalam proses adaptasi. Ketika anak di dalam rumah saja, biasanya akan mengalami masalah penyesuaian dan sosial.

Start positif
”TK dan SD itu tentu saja ada perbedaannya,” katanya. Di TK anak betul-betul masih bermain dan kadang saat berada di sekolah masih ditunggui orangtua. Berbeda halnya di SD anak tidak boleh ditunggui, ada peraturan yang harus dituruti, lingkungan belajarnya lebih formal. Di SD ada banyak orang dan hubungan yang harus dijalani anak dan lingkungan fisiknya pun sering kali jauh berbeda ketimbang di TK.

Karena itu anak yang akan masuk SD perlu pelan-pelan beradaptasi untuk berinteraksi dengan lingkungan barunya. Selain itu yang perlu dipersiapkan ketika anak mau masuk SD lainnya adalah kesiapan motorik, kognitif, dan emosi. (Baca Sudah Siapkah Dia Jadi Murid SD?)
Anak yang hendak masuk SD perlu ada persiapan yang meliputi:
1. Tingkat kematangan perkembangan kognitif.
2. Tingkat kematangan emosi/sosial, anak sudah bisa mandiri.
3. Tingkat kematangan mental, di antaranya anak mau menerima peraturan sekolah.

Diharapkan anak pada usia 6-7 tahun sudah bisa mencapai kematangan itu. ”Bila ada anak usia 6-7 tahun yang belum matang/tidak siap secara psikologis,” kata Gamayanti, ”Barangkali ada proses pengasuhan yang kurang pas, misalnya orangtua terlalu protektif atau melindungi si anak berlebihan anak.”

Bukti menunjukkan, anak yang mengalami start secara positif cenderung akan menjalani kehidupan di dunia akademisnya dengan baik dan mengalami keberhasilan secara akademis maupun sosial. Transisi menuju sekolah mungkin peralaman pertama anak pada dunia luar selain keluarga inti maupun keluarga besarnya.

Bagaimana jika anak tidak siap masuk SD? Penyesuaian yang dijalani anak akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini, seharusnya orangtua tidak berjuang sendiri. Guru mestinya memerhatikan masing-masing murid. Misalnya, dalam satu bulan si anak masih belum siap, guru harus ada tindak lanjutnya. ”Karena itu guru kelas I itu lebih baik yang senior,” kata Direktur Lembaga Layanana Psikologi dan Pendidikan Anak, Silaturrahim Pecinta Anak Yogyakarta itu.

Tapi, di rumah orangtua tetap harus mewaspadai ketidaksiapan itu. Sebab, jika anak yang tidak siap masuk SD itu tidak segera diatasi maka ke depannya termasuk anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Anak juga akan semakin sulit berkonsentrasi, lebih suka menyendiri. ”Kesulitan emosi yang tidak segera diatasi dalam waktu dekat maka si anak menjadi terganggu,” kata Niken.

Beberapa bulan sebelumnya
Banyak pakar pendidikan yang berpendapat, persepsi anak terhadap dirinya sendiri sebagai orang yang sedang belajar, dan seseorang ‘warga’ sekolah, sering kali terbentuk pada hari-hari awal mereka bersekolah. Masa penyesuaian yang baik bisa membantu anak untuk mendapatkan permulaan positif masuk sekolah.

Bagi seorang anak, masuk SD sama besar maknanya dengan masuk dunia akademis untuk pertama kalinya. Dalam diri anak akan ada perasaan kecemasan dan mereka membutuhkan persiapan. Persiapan ini sebaiknya dimulai beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Sebaiknya orangtua mencari informasi pada sekolah yang dituju tentang aturan dan harapan sekolah pada murid-muridnya. Lalu, bantulah anak untuk menyesuaikan diri dengan harapan itu.

Persiapan mental anak dimulai dari mencari seragam sekolah, alat tulis, dan keperluan sekolah bersama. Anak perlu diajak untuk memikirkan apa saja yang dimilikinya di waktu TK yang masih bisa dimanfaatkannya di SD. Biarkan anak memilih kotak bekal, tas sekolah, sepatu yang cocok untuk dirinya.

Dalam diamnya, kerap anak menyimpan kecemasannya menghadapi sekolah baru. ”Sebaiknya orangtua sebelum memasukkan anak ke sekolah, mengenalkan dulu kepada anak tentang lingkungan sekolah,” kata Niken. Karena itu, sebaiknya anak dibawa mengunjungi calon sekolahnya, kalau bisa berkenalan dengan beberapa orang guru. Melihat fasilitas apa saja yang ada di sekolah, termasuk letak WC/kamar mandinya. Tidak cuma itu. Orangtua pun penting meluangkan waktu untuk mendengar suara hati sang anak tentang sekolah. Biarkanlah anak menumpahkan rasa cemasnya.

Membiasakan diri
Seminggu sebelum sekolah, ajak lagi anak untuk membaca bersama aturan sekolah. Pastikan bersama semua surat-surat, formulir, sudah terisi, dan dikembalikan ke sekolah. Orangtua pun penting memastikan ulang bahwa sang anak tahu letak rumah dan sekolahnya. Karena itu, anak perlu paham benar rute dari rumah ke sekolah.

Kegiatan rutin harian anak pun mulai dipersiapkan sesuai jadwal sekolah. Artinya, mengatur jam tidur anak, dan ia harus bangun beberapa jam menjelang masuk sekolah. Dengan demikian, saat hari pertama masuk sekolah, anak tak akan mengalami gangguan kebiasaan. Persiapan malam hari menjelang masuk sekolah merupakan masa yang penting. Orangtua penting mengecek isi tas anak sehingga semua yang dibutuhkannya sudah tersedia. Bicarakan bersama anak apa saja kira-kira yang akan dialaminya esok hari pada hari pertamanya di sekolah. Ajak dia menyiapkan seragam yang sudah disetrika, sepatu, dan kaus kakinya.

Ajaklah anak tidur sedikit lebih awal untuk memastikan tidurnya cukup. Pagi hari, hari pertama masuk sekolah adalah hari yang mendebarkan. Tak hanya anak, orangtua pun merasakannya. Doronglah anak melakukan persiapan keberangkatan sendiri, ayah ibu mengawasi. Anak perlu diingatkan rencana tentang sepulang sekolahnya nanti. Meskipun orangtua tak bisa mengantarkan sekolah setiap hari, tapi untuk hari pertamanya, upayakan untuk mengantarkannya sendiri. Orangtua penting menunjukkan wajah gembiranya, melepas anak masuk kelas, agar anak merasa mendapat dorongan semangat yang besar.

Apa yang bisa dilakukan orangtua sepulang hari pertama anak masuk SD? Bicarakan tentang kesannya pada hari pertama di sekolah. Bila orangtua mempunyai ganjalan pertanyaan hendaknya segera disampaikan. Jangan lupa tanyakan juga pada anak, catatan pengumuman yang dibawanya. Belilah peralatan sekolah tambahan yang mungkin dibutuhkan anak. Hari pertama masuk SD adalah hari istimewa. Tak ada salahnya ayah ibu membuat makanan khusus di hari itu, merayakan suatu tahap perjuangan yang akan dihadapi si buah hati. nnri/theparentsite.com

Wajib Tahu 5 Hal

Yang perlu disiapkan orangtua di rumah apabila anak menjelang masuk SD adalah:
1. Anak sudah hafal nama kedua orangtua. 2. Anak tahu alamat rumah.
3. Anak tahu nomor handphone orangtua dan telepon rumah.
4. Anak tahu pekerjaan orang tua.
5. Pastikan anak berani untuk melapor bila ada sesuatu yang dia merasa tidak aman pada dirinya.

Sumber: Republika Online/17 Juni 2007

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ali Mustofa, Kamis menyatakan akan memanggil Kepala SMPN 6 Bojonegoro untuk mengusut adanya biaya administrasi di sekolah itu yang mengakibatkan lima siswanya dihukum.

Sebab, lanjut dia, siswa SDN juga SMP sudah tidak dibebani SPP karena ditunjang Biaya Operasional Sekolah (BOS).  “Dan lagi metode menghukum anak didik dengan cara seperti itu tidak profesional dan bukan jamannya lagi, ” katanya.

Ali mengaku belum tahu tindakan yang akan dilakukan DPRD berkaitan dengan adanya lima siswa yang dihukum karena belum menyelesaikan masalah administrasi tersebut.
Mereka mengerjakan soal mata pelajaran Agama di tengah lapangan yang panas, dengan ditunggui seorang guru.

Sebelumnya, guru setempat sudah memberikan surat panggilan kepada kelima orang tua yang bersangkutan, tapi hingga pelaksanaan ujian semester, orang tua mereka tidak datang.

Sumber: Republika Online/14 Juni 2007

Hal itu dibenarkan Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi Dra. Ninu Murliani dan Kepala SMPN 1 Cimahi Dra. I Gde Ari Suweni, ketika ditemui ”PR” di sela-sela pelaksanaan ujian itu. Pada tahun pertama, pelaksanaan program SBI, SMPN 1 Cimahi menyiapkan sepuluh rombongan belajar (rombel). Sembilan kelas akan menampung siswa sebanyak 40 orang/kelas, sedangkan satu kelas lainnya hanya 24 orang sebagai kelas unggulan dari program SBI.

Karena bertaraf internasional, kata Ari, tentunya mereka tidak bisa menghalangi siswa dari luar Cimahi ataupun dari luar Jabar, seperti dari Jakarta dan Bangka, yang berminat mengikuti ujian seleksi SBI. Bahkan, ada juga siswa yang sudah pernah tinggal dan bersekolah di luar negeri, yang juga mengikuti seleksi SBI di SMPN 1 Cimahi. Hal itu tentu saja tantangan bagi SMPN 1 Cimahi.

”Yang pasti, sekolah bertaraf internasional ini, terbuka bagi siapa pun yang mampu secara akademik,” tutur Ninu.

Karena jumlah ruang kelas yang ada di SMPN 1 Cimahi terbatas, lanjut Ari, pelaksanaan ujian SBI pun diselenggarakan di dua sekolah, dengan jumlah pengawas sebanyak 37 orang. Yaitu, di SMPN 1 Cimahi sebanyak 28 kelas dan 9 kelas lainnya dilaksanakan di SMA Santa Maria, di Jln. Gatot Subroto Cimahi, yang tak jauh dari lokasi SMPN 1 Cimahi.

Menurut Ari, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, soal ujian berikut koreksinya yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan, baru diterima Senin (11/6), pukul 5.30 WIB. Pengoreksian atau penilaian hasil-hasil ujian, dilakukan pihak ketiga. Hasilnya, akan diumumkan 25 Juni 2007.

Sumber: Pikiran Rakyat/13 Juni 2007

”Pemberlakuan UN sebagai syarat kelulusan merupakan langkah yang tidak bijak, terlebih bahwa realitasnya masih terjadi kesenjangan yang amat jauh antara daerah (kota-desa, Jawa-luar Jawa),” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Anak Guru Indonesia (DPP PAGI) Ir. H. M.Q. Iswara dalam keterangan persnya kepada ”PR”, Selasa (12/6).

Dalam pernyataan yang ditandatangani Iswara dan Wakil Sekjen Iik Nurulpaik, DPP PAGI mengemukakan, kesenjangan itu tercermin dari ketidaktersediaan sumber daya pendidikan yang memadai. ”Kita sedih. Hampir setiap hari kita disuguhi berita ambruknya gedung sekolah, sekolah bagai kandang ayam, kekurangan guru, kelengkapan belajar seperti buku yang minim, biaya pendidikan yang mahal dan tidak terjangkau rakyat miskin,” katanya.

Menurut Iswara, fakta lapangan menunjukkan bahwa mutu ketersediaan sumber daya pendidikan di jenjang SD masih sangat memprihatinkan dan amat jauh dari standar pelayanan minimum (SPM). Mestinya, standar itu dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan amanat UU 20 Tahun 2003/ tentang Sisdiknas, dan PP 19 Tahun 2005 tentang standardisasi pendidikan nasional. Kondisi faktualnya, sebagian besar kondisi SD di tanah air masih berjalan seadanya.

Dikatakan, upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan hanya dengan melakukan UN tanpa memperhatikan bagaimana proses pendidikan yang dilangsungkan di sekolah merupakan langkah instant. Karena seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membenahi terlebih dahulu sumber daya yang elementer terutama ketersediaan sumber daya pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, secara berkeadilan dan merata.

Sumber: Pikiran Rakyat/13 Juni 2007

DALAM sambutannya Gubernur mengatakan, “Saya belum puas dengan program pengembangan perpustakaan oleh Pemprov Jabar. Langkah kita adalah mendorong setiap kabupaten agar memberikan komitmen dan apresiasi terhadap perpustakaan. Di setiap kabupaten kami sudah menyediakan mobil perpustakaan keliling.”

Tentu kita sebagai warga Jawa Barat merasa bangga atas penghargaan tersebut. Namun demikian, sejauh ini yang paling sering dikeluhkan masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga kehadiran perpustakaan kerap kali mubazir dan tak terdayagunakan secara optimal. Bahkan tak jarang terdengar keluhan, bahwa perpustakaan-perpustakaan yang ada, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta tak terurus dan terawat dengan baik. Sehingga koleksi buku, majalah dan bacaan lainnya menjadi rusak. Bahkan tak laik dibaca.

Ketika minat baca rendah dengan pasti budaya menulis pun demikian. Akibatnya, jangan heran jika mahasiswa kita, bahkan tidak sedikit di atasnya ketika membuat skripsi atau tesis sering jalan pintas. Baik sebagai plagiator atau cukup merogoh kocek membeli di “pabrik” skripsi yang belakangan ini menjamur. Bahkan beberapa hari yang lalu di koran ini, diberitakan 400.000 guru di Indonesia tertahan kepangkatannya di golongan IV-A akibat tidak bisa membuat karya tulis ilmiah (KTI). Sangat tragis bukan?

Berikutnya yang sering dikeluhkan adalah berhitung. Berhitung sering dijadikan momok anak-anak kita. Sulitlah, susah dimengertilah dan sederetan keluh kesah lainnya, ditambah dengan sosok guru yang tidak bersahabat. Lengkaplah sudah, akhirnya jangan disalahkan jika anak-anak kita “trauma” berhadapan dengan pelajaran ini.

Melihat gelagat demikian tentunya kita harus mencarikan jalan keluar, paling tidak memberikan ramuan yang membakar motivasi. Penulis teringat ramuan yang dimaksud adalah membudayakan kembali calistung. Ya, kita kembali ke calistung — baca tulis dan berhitung.

Calistung adalah program unggulan atau modal dasar ketika anak-anak kita berada di sekolah dasar (SD). Di sini peserta didik betul-betul diberikan keterampilan bagaimana menjadi pembaca yang baik. Bagaimana para guru hampir setiap waktu membacakan buku-buku cerita. Bahkan setiap siswa diberikan kesempatan membacakan buku-buku yang mereka pinjam dari perpustakaan. Penulis ingat betul bagaimana cerita Si Malin Kundang, Si Kancil, Sangkuriang, Ande-ande Lumut, Bawang Merah-Bawang Putih, Jaka Tarub dan cerita lainnya.

Tidak ketinggalan, guru kita menceritakan para pahlawan, Pangeran Diponegoro, Mangkubumi, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, Ngurah Rai, Pangeran Antasari, Cut Nya Dien, Kartini, Dewi Sartika, Agus Salim, Bung Karno, Bung Hatta dan para pejuang lainnya. Untuk memberikan motivasi, tidak jarang guru-guru memberikan reward atau hadiah, kendati harus mengeluarkan koceknya sendiri.

Sedangkan pelajaran menulis pun demikian. Hampir tiap hari kita belajar menulis halus. Dan ini dinikmati betul oleh peserta didik. Reward-nya bukan hanya nilai, akan tetapi karya kita dipajang di papan pengumuman. Semua orang melihat dan membacanya. Untuk mengasah perbendaharaan kalimat seminggu sekali kita ditugaskan membuat cerita, kendati seringnya cerita liburan di rumah nenek misalnya.

Sementara pelajaran berhitung kita sering diminta untuk membawa potongan lidi sebagai alat berhitung. Kemudian untuk menyegarkan, lidi itu kita bawa ke jalan-jalan di sekitar sekolah. Sambil berjalan kita mencatat berapa pohon yang dilalui. Selanjutnya untuk mendekatkan dengan masyarakat, kita diajak bersilaturahmi sambil mencatat nomor rumah yang kita datangi. Pendek kata, pelajaran berhitung adalah pelajaran yang tidak membosankan. Bahkan kita begitu lantang menjawab tatkala ditanya perkalian atau raraban dengan di luar kepala. Penulis yakin jika kita membiasakan calistung, akan terbayangkan dalam waktu satu tahun beratus halaman tulisan anak-anak kita. Sehingga akan muncul para sastrawan, orator, ilmuwan, negarawan kelas dunia asal Indonesia.***  

Penulis, guru SMPN 1 Arjasari, Banjaran, dan Pustakawan Kubukutubuku.

Sumber: Pikiran Rakyat/13 Juni 2007

Demikian diungkapkan Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Syarif Hidayat, di sela-sela pendaftaran ulang peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional XV di Aula Dikmenti, Jln. Dr. Radjiman, Bandung, Senin (11/6).

”Pada dasarnya, pengakuan ini penting bukan hanya semata-mata terkait pembagian dana block grand. Lebih dari itu, pengakuan Depdiknas diperlukan karena menyangkut status lulusan yang dicetak SBI bersangkutan,” katanya.

Pasalnya, menurut dia, walaupun telah menyandang status sebagai SBI, jika sekolah tersebut tidak diakui secara resmi oleh Depdiknas, siswanya tidak berhak mengikuti ujian nasional (UN). Itu artinya, siswa bersangkutan tidak bisa melanjutkan ke sekolah umum.

”Di Indonesia UN merupakan syarat mutlak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tanpa lulus UN, ijazah seorang siswa SBI tidak diakui secara nasional. Kasus seperti itu pernah menimpa salah satu lulusan SBI ternama di Jakarta. Siswa itu tidak bisa melanjutkan ke SMA negeri karena tidak mengikuti UN,” kata dia.

Karena itu, ia mengimbau, walaupun secara resmi telah bekerja sama dengan sejumlah negara tetangga, sebaiknya SBI, khususnya yang bernaung di bawah yayasan swasta, segera melaporkan keberadaannya ke Depdiknas. Bahkan, keberadaanya harus diketahui oleh disdik provinsi dan kabupaten/kota.

”Caranya tidak sulit. Tinggal ajukan proposal ke Depdiknas, melalui disdik provinsi. Persyaratan mendasarnya, sekolah harus memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari laboratorium bahasa, laboratorium IPA, perpustakaan, dan sarana kelengkapan sekolah lainnya, yang memenuhi delapan standar nasional,” kata Syarif.

Selain itu, kata dia selanjutnya, sekolah yang ingin berstandar internasional juga harus memiliki prestasi yang baik. ”Jika dilihat dari UN, minimal sekolah tersebut harus memiliki kelulusan minimal 90%,” tutur Syarif.

Saat ini di Jawa Barat baru ada 13 SBI yang terdaftar secara resmi, baik negeri maupun swasta. Untuk Kota Bandung, menurut Syarif, baru ada dua SBI yang diakui secara resmi oleh Depdiknas, yaitu SMAN 3 Bandung dan SMA Krida Nusantara.

”Tahun ini akan menyusul SMA 5 Bandung yang sekarang masih dalam proses pengajuan,” tuturnya. Selain SMAN 5 Bandung, di Jabar ada 24 SMA lain yang sedang mengikuti proses pendaftaran SBI.

Karena masih berupa rintisan, Syarif mengakui jika di sejumlah sektor pelaksanaan SBI masih belum sempurna. Sebut saja pada proses seleksi penerimaan siswa baru. Bahkan, pada tahun-tahun pertama ini kemungkinan besar sejumlah SBI di Jawa Barat masih belum mengadopsi bahasa Inggris sepenuhnya sebagai pengantar KBM. (A-150)***

Sumber: Pikiran Rakyat/13 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Sugito, Selasa, mengatakan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Unas tingkat SMA dan sederajat diumumkan paling lambat 16 Juni, tapi karena Provinsi DIY sudah siap, pengumuman dimajukan pada Rabu, 13 Juni pukul 10.00 WIB secara serentak di seluruh SMA, MA dan SMK.

Dari 3.084 siswa SMA, MA dan SMK yang tidak lulus Unas 2006/2007, kata Sugito, untuk tingkat SMA dan MA program IPA dari 9.037 peserta tercatat 496 siswa tidak lulus, program IPS dari 11.584 peserta yang tidak lulus 829 siswa, dan program Bahasa dari 251 peserta tercatat tiga orang tidak lulus, sedangkan untuk SMK dari 18.500 peserta tercatat 1.756 siswa tidak lulus.

Sugito mengatakan, selain karena sudah siap, alasan lain dimajukannya pengumuman kelulusan tersebut adalah untuk memberi waktu yang lebih longgar kepada siswa yang lulus untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

“Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus, dan berminat mengikuti ujian Paket C atau setara SMA, punya waktu banyak untuk mempersiapkan diri karena ujian Paket C akan diselenggarakan 19 – 23 Juni,” kata dia.

Dikatakannya, peserta Unas 2006/2007 dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan ujian nasional, yakni memiliki nilai rata-rata 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai 4,00 pada salah satu mata pelajaran, tetapi nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

“Khusus SMK juga ada penilaian tersendiri terhadap nilai ujian kompetensi yang dihitung secara rata-rata,” katanya. Selain itu, siswa yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program pendidikan, lulus Unas, lulus ujian sekolah dengan nilai rata-rata 6,00 dan nilai hasil pengamatan untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan, kepribadian, estetika, dan olahraga minimal baik.

Ia menambahkan, untuk peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian Paket C yang akan dikoordinasikan lewat sekolah, namun ini sifatnya tidak wajib. “Ujian kesetaraan Paket C ini hanya untuk dua program, yaitu IPA dan IPS,” kata dia.

Menyinggung soal angka kelulusan di DIY, ia mengatakan meskipun tahun ini standar kelulusan naik, ternyata tingkat kelulusan juga naik. Ini berkaitan dengan sosialisasi kepada pihak sekolah yang kemudian ditindaklanjuti oleh para guru yang mempersiapkan anak didiknya dengan baik.

Berkaitan dengan pengumuman pada Rabu (13/6), Dinas Pendidikan DIY telah menyampaikan surat kepada Kapolda DIY untuk membantu pengamanan. Begitu juga pihak sekolah telah mengirim surat permohonan pengamanan ke Kapolres dan Kapolsek di wilayah masing masing.

“Pengamanan ini penting untuk mengantisipasi konvoi kendaraan serta aksi corat-coret yang dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Sugito. antara

Sumber: Republika online/12 Juni 2007

”Di lapangan kita memang menemukan kasus itu (kecurangan,red),” kata Yosef Solahudin, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kepada Republika, Jumat (8/6). Ia menjelaskan, proyek pengadaan yang dananya bersumber dari DAK besarnya mencapai Rp 5,4 miliar.

Yosef menjelaskan, terkait dengan masalah pengadaan alat praktik siswa yang didanai oleh anggaran DAK, diduga ada unsur kekeliruan. Ia mencontohkan, alat peraga untuk mata pelajaran fisika seharusnya menggunakan bahan dari alumunium. Tetapi, kata dia, pada pelaksanaannya, alat tersebut terbuat dari bahan kayu.

Selain itu, lanjut Yosef, dalam pengadaan buku pun terjadi kekeliruan. Kekeliruan tersebut, katanya, dapat dilihat dari kualitas kertas yang digunakan untuk buku. Seharusnya, buku tersebut menggunakan kertas HVS dengan ukuran lebar buku 22 sentimeter. Tetapi kenyataannya menggunakan kerta buram yang ukurannya hanya 21 sentimeter. ”Kita minta kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata dia.

Dikatakan Yosef, dalam soal penetapan rekanan, baik dalam proyek pengadaan DAK maupun BOS buku, ditemukan indikasi arahan untuk kepala sekolah dari pihak Dinas Pendidikan. Tujuannya agar sekolah memprioritaskan penerbit tertentu.

Menurut Yosef, penerbit yang diarahkan oleh Disdik berinisial ‘G’. Alasan Disdik, lanjutnya, karena hanya penerbitan itulah yang mampu menyediakan spek pesanan yang sesuai dengan standar garis besar pedoman pendidikan yang ditetapkan. Sebenarnya, rekomendasi untuk memesan buku terhadap salah satu penerbit tidak dibenarkan. Pasalnya, dalam aturan DAK dan BOS buku, pihak sekolah diberi kewenangan penuh untuk berhubungan langsung dengan penerbit yang menjadi pilihannya.

Selain itu, Yosep menegaskan, pihaknya juga menemukan kasus dimana hampir sebagian besar pengelola sekolah tidak melibatkan jajaran Komite Sekolah dalam menentukan pilihan rekanan pengadaan alat peraga yang didanai DAK dan BOS buku. ”Padahal, kontrolnya ada di mereka (Komite Sekolah,Red),” tutur dia.

Dalam pengelolaan dana yang bersumber dari DAK dan BOS buku, sambung Yosef, banyak kepala sekolah yang didatangi okum wartawan, LSM, dan aparat hukum yang meminta amplop. Bahkan, lanjutnya, pihaknya mendengar bahwa di lingkungan kantor Disdik, ada praktik bancakan dana dari DAK dan BOS buku. ”Kondisi ini, sudah sangat mengkhawatirkan,”tutur dia.

Menurut data yang dimiliki Yosef, tahun 2007 ini ada 54 SD yang menerima bantuan DAK. Masing-masing sekolah menerima Rp 250 juta. Dianataranya, Rp 150 juta untuk pembangunan ruang belajar (fisik), sedangkan Rp 100 juta untuk pengadaan. ”Yang rawan penyelewangan itu dana buat pengadaan,” ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Didin Sahidin, mengakui terjadinya kecurangan dalam pengadaan DAK dan BOS buku.”Tapi itu kejadian tahun lalu dan sudah kita selesaikan,” ujar dia. Ia menolak ihwal dirinya sudah memberikan rekomendasi khusus pengadaan buku ke penerbit ‘G’. Ia juga membantah mendapatkan fee 10 persen dari nilai DAK sebesar Rp 5,4 miliar yang diterima 54 SD tahun ini.

Sumber: Republika Online/09 Juni 2007

Pada acara Peluncuran Program //Block Grant// USB SMP dan SD-SMP Satu Atap 2007, Mendiknas mengakui, meski angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs dan setara sudah mencapai 88,68 persen, namun masih banyak daerah yang APK-nya rendah.

“Target APK SMP adalah 95 persen pada tahun 2008/2009. Ini berarti masih ada sisa 6,32 persen yang harus segera diselesaikan,” ujar Bambang di Jakarta, Jum’at.

Dengan dibangunnya USB, lanjut Mendiknas, masyarakat diharapkan mampu termotivasi untuk melanjutkan sekolah bagi anak-anak mereka. “Tidak boleh lagi ada alasan anak sulit sekolah karena tidak ada sekolah atau sekolahnya jauh,” katanya.

Direktur Pembinaan SMP Depdiknas, Hamid Muhammad, menambahkan, pembangunan USB diutamakan di daerah yang APK-nya di bawah rata-rata nasional. Sejak tahun 2004 sampai 2006, lanjutnya, Depdiknas telah membangun sebanyak 1.001 USB SMP.

“Tahun ini kita bangun lagi 611 unit dari rencana semula yang hanya 590 unit,” ungkap Hamid.

Dari 611 USB tersebut, 311 dibangun dengan dana pemerintah, sedangkan 300 unit lainnya dibangun melalui dana program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dan Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD).

“USB yang dibangun dengan dana pemerintah untuk kawasan Indonesia barat, sedangkan 300 USB yang dibantu program AIBEP/AIPRD untuk kawasan Indonesia timur,” papar Hamid.

Kendati demikian, Hamid mengungkapkan, masih terdapat sekitar 30 lokasi siap bangun yang harus menunggu sampai tahun 2008.

Sementara untuk pembangunan SD-SMP Satu Atap, tahun ini Depdiknas akan membangun 1.221 unit melengkapi 1.185 unit SD-SMP Satu Atap yang sudah dibangun sejak 2005.

“Dari 1.221 unit SD-SMP Satu Atap yang akan kita bangun tahun ini, 270 unit dari program AIBEP/AIPRD.”

Adapun untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) guna meningkatkan daya tampung sekolah yang potensial menambah jumlah siswa, tahun ini pemerintah sedang melangsungkan pembangunan 10 ribu RKB SMP.

Dengan ketiga program perluasan akses tersebut, lanjut Hamid, setiap tahunnya terdapat tambahan 500 ribu daya tampung bagi tamatan SD/MI yang akan melanjutkan ke SMP.

“Program peningkatan akses ini ditargetkan meningkatkan APK SMP/MTs atrau setara dari 88,68 persen pada tahun 2006 menjadi 95 persen pada tahun 2008,” tandas Hamid.

Sumber: Republika Online/08 Juni 2007