Pemprov Sumbar Dinilai Berbohong Soal Beasiswa Pendidikan

Padang-RoL–  Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar dinilai melakukan pembohongan dan pengingkaran kesepakatan dengan DPRD Sumbar terkait tidak adanya alokasi dana beasiswa pendidikan bagi siswa Madrasah Tsanawiyah di daerah itu yang bersumber dai APBD 2006.

Padahal dalam pembahasan RAPBD 2006 telah disepakati bantuan beasiswa tersebut tidak hanya bagi siswa SMP tetapi juga siswa Madrasah Tsanawiyah, kata Ketua Fraksi PPP DPRD Sumbar, H Amora Lubis dalam penjelasan tertulis di Padang, Senin.

Beasiswa pendidikan bersumber dari APBD Sumbar 2006 ditetapkan sebesar Rp12 miliar yang disepakati dialokasikan bagi para siswa SMP dan Madrasah Tsanawiyah di daerah itu. Akan tetapi dalam kenyataannya dan juga disampaikan Gubernur Sumbar dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tentang penggunaan anggaran APBD 2006, realisasi alokasi beasiswa tersebut tidak termasuk untuk siswa Madrasah Tsanawiyah.

Fraksi PPP melihat kenyataan ini sebagai pembohongan dan pengingkaran terhadap kesepakatan saat pembahasan RAPBD 2006 tersebut, ujarnya. Berangkat dari pengalaman tersebut, Fraksi PPP berasumsi bukan tidak mungkin dalam urusan desentralisasi lainnya terjadi hal serupa (pembohongan dan pengingkaran kesepakatan, red), tambahnya.

Pada bagian lain, Amora mengatakan, besarnya anggaran sektor pendidikan dalam APBD Sumbar 2006 mencapai Rp105,2 miliar atau 13,1 persen dari total APBD ternyata belum diimbangi kualitas pendidikan yang justru cenderung terus turun. Anggaran yang dialokasikan naik dari sebelumnya hanya Rp7,7 miliar atau tiga persen dari total APBD 2005. Lonjakan anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tapi kenyataannya dua tahun terakhir kualitas itu cenderung terus turun, ujarnya.

Menurut dia, dari sudut pengalokasian anggaran pendidikan pihak DPRD Sumbar menghargai dan memberikan pujian terhadap respon pemerintah daerah terhadap amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN dan APBD. Pemprov Sumbar cukup merespon amanat ini, dengan menaikan anggaran pendidikan dari tiga persen (2005) menjadi 13,1 persen (2006) dan meningkat lagi menjadi 17 persen pada APBD 2007, ujarnya.

Mudah-mudahan pada APBD 2008 Sumbar mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan daerah ini tidak termasuk yang digugat oleh kaukus pendidikan, ujarnya. Akan tetapi besaran alokasi anggaran itu tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sedangkan kenyataannya dalam dua tahun terakhir kualitas tersebut cenderung terus menurun, tambahnya.

Ia menyatakan, suatu realitas yang tidak terbantahkan bahwa tahun 2006 tingkat kelulusan ujian nasional siswa Sumbar secara nasional hanya berada pada level menengah. Padahal banyak pihak sering menyebutkan ungkapan bijak bahwa Sumbar adalah industri otak, katanya.

Selain turunnya kualitas pendidikan, kalangan DPRD Sumbar juga menilai, besarnya dana sektor pendidikan daerah ini justru membuat kebingungan instansi terkait (Dinas Pendidikan Nasional) dalam mengelolaanya sehingga muncul-muncul program yang tidak tepat sasaran.

Seperti pada APBD 2006, dana pendidikan melonjak dari tiga persen (2005) menjadi 13,1 persen, justru membuat dinas terkait kebingungan membuat program sehingga muncul berbagai kegiatan yang tidak tepat sasaran, kata ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumbar, Djanas Raden Dt Bandaro Kuniang. Menurut dia, salah satu program yang tidak tepat sasaran itu adalah pemberian beasiswa untuk meraih gelar strata-2 (S-2) dan strata-3 (S-3) bagi para guru di daerah ini.

Program ini jelas tidak tepat sasaran, karena para guru SD, SMP dan SLTA masih banyak yang hanya mengantongi gelar diploma (D-3), ujarnya.  Karena itu dimasa mendatang, Fraksi PDI-P mmenyarankan dalam membuat program, pihak terkait agar lebih memunculkan peningkatan mutu pendidikan para guru dengan tidak melupakan upaya menuju gelar S-2 dan S-3, tambahnya.

Senada dengan itu, Fraksi PAN DPRD Sumbar juga menilai terjadinya kebingungan Dinas Pendidikan Nasional Sumbar dalam membuat program yang akan didanai anggaran besar APBD itu. Buktinya, dari 206 kegiatan yang diajukan untuk dibiayai dana sektor pendidikan itu, 48 diantaranya tidak mampu dilaksanakan Dinas Pendidikan Nasional Sumbar, kata Kata Ketua Fraksi PAN, Erizal Effendi.

Tidak terlaksanakanya 48 kegiatan itu membuat dana yang dianggarakan sebelumnya harus dikembalikan ke kas daerah.
Hal ini menunjukkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (Dinas Pendidikan Nasional Sumbar, red) tidak maksimal, ujarnya

Sumber: Republika Online/21 Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: