Anggaran 20% Harus Mundurkan Pembayaran Utang

BANDUNG, (PR).-
Pengunduran pembayaran utang luar negeri, efisiensi, atau penggunaan anggaran cadangan dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% APBN. Selain bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga tidak perlu memangkas anggaran untuk pos lain.

Demikian diungkapkan Koordinator Panitia Anggaran Pendidikan DPR RI, drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc., usai temu nasional pendidikan berbasis keunggulan lokal dan silaturahmi nasional Dewan Pendidikan Indonesia di Hotel Horison, Jln. Pelajar Pejuang 45 No. 121, Bandung, Sabtu (19/5) malam.

”Anggaran pendidikan 20% merupakan amanat undang-undang dasar. Pemerintah harus merealisasikannya pada perubahan anggaran tahun ini. Namun, kami juga memahami, pada kenyataannya sangat sulit memenuhi amanat tersebut. Kondisi keuangan negara kita tidak memungkinkan. APBN 2007 itu defisit sampai dua digit,” tutur Tonny.

Jika pemerintah memaksakan untuk memenuhi anggaran pendidikan 20%, lanjutnya, akan ada sejumlah pos yang harus dikorbankan. Di dalamnya termasuk pos pembangunan infrastruktur, penanganan bencana alam, pertahanan keamanan, peningkatan kesejahteraan rakyat, kesehatan, serta subsidi rakyat. Namun, menurut Tonny, untuk memangkas alokasi dana tersebut bukanlah pilihan bijak.

Hal senada diungkapkan Mendiknas, Bambang Sudibyo. ”Pemerintah itu bukan hanya mengurusi pendidikan. Keuangan negara kita terbatas. Kalau memenuhi anggaran pendidikan 20%, tentu harus mengurangi anggaran lain, termasuk subsidi listrik, BBM, dll. Padahal, subsidi tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak,” tuturnya.

Karena itulah, menurut Tonny, menunda pembayaran utang menjadi salah satu alternatif solusi. ”Pembayaran utang dan bunga itu mencapai Rp 120 triliun. Kalau pembayarannya bisa ditunda, pemenuhan anggaran pendidikan 20% bisa dilakukan tanpa mengganggu alokasi anggaran lain,” katanya.

Jika tidak, lanjut Tonny, anggaran cadangan yang besarnya mencapai Rp 40 triliun bisa menjadi alternatif. Pemerintah juga bisa melakukan efisiensi dengan memangkas beberapa pos kementrian lain yang minim daya serap.

”Daripada tidak terserap dan pada akhirnya hangus kan lebih baik dipangkas saja. Dengan demikian, anggaran kita akan lebih efektif dan efisien serta menyentuh substansi yang benar-benar penting,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Tonny juga mengingatkan agar pemerintah lebih fokus dalam menggunakan anggaran pendidikan. Menurut dia, anggaran pendidikan harus digunakan untuk memberikan pelayanan prima bagi peserta didik dan pendidik, dengan komposisi minimal 80% untuk proses belajar. ”Sisanya, baru digunakan untuk biaya manajemen, birokrasi, monitoring, sosialisasi, administrasi, dsb. Dengan demikian, kita bisa fokus untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan Indonesia,” katanya.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, Bappenas, Royal Netherland Embassy, pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Selain dari segi mutu, jumlah partisipasi murid dalam sistem pendidikan di Indonesia pun masih minim. Selain itu, terdapat kesenjangan yang tinggi, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas antara wilayah Barat dan Timur.

”Dunia pendidikan kita masih menyimpan segudang permasalahan. Mulai dari angka buta huruf yang masih tinggi hingga masalah sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain, masalah pengembangan bidang ilmu dan keahlian pun belum mendapat perhatian yang cukup. Tidak heran jika dunia pendidikan di negara kita semakin terpuruk,” kata Tonny. (A-150)***

Sumber: Pikiran Rakyat/Selasa, 22 Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: