Gubernur Telaah Putusan Soal UN

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan menyatakan akan segera memberi jawaban sesuai dengan aspirasi masyarakat terkait Ujian Nasional (UN). Namun, dia akan menelaah dulu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan citizen lawsuit oleh 58 warga negara tentang Ujian Akhir Nasional (UAN).

Untuk memutuskan sikap atas putusan PN Jakarta Pusat tersebut, Danny meminta waktu untuk menelaahnya. “Saya minta bantuan Kadisdik Jabar untuk memberi telaah mengenai harus bagaimana sikap yang diambil tentang putusan tersebut,” katanya di Bandung, Rabu (23/5).

Danny mengatakan hal itu, menjawab desakan Wakil Ketua Fortusis Wanto Subawanto yang menyatakan agar kemenangan gugatan tersebut harus ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar dengan segera mengirimkan surat kepada pemerintah agar tidak menjadikan UN sebagai syarat kelulusan.

Namun, diakui bahwa gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah, harus menyesuaikan dengan sikap pemerintah pusat. “Saya memberi apresiasi terhadap aspirasi masyarakat. Namun, perlu pertimbangan secara mendalam sehingga tidak salah mengambil keputusan. Di sisi lain, saya juga berkewajiban menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat. Posisinya serbasulit,” ujar Danny.

Disayangkan

Sementara itu, pengamat masalah pendidikan yang juga artis, Sophia Latjuba menyayangkan sikap pemerintah yang akan mengajukan banding dalam persoalan itu. Bahkan, karena akan banding tersebut, UN 2007 jalan terus.

“Saya berharap pemerintah tidak naik banding dan menerima keputusan yang berharga itu. Karena, naik banding akan menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan nasional kita yang sampai sekarang masih amburadul,” katanya saat dihubungi “PR” di Jakarta, Rabu (23/5).

Padahal, dalam keputusan pengadilan secara jelas hakim meminta pemerintah menghentikan UN sebelum pemerintah mampu memperbaiki berbagai hal. Yakni, peningkatan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi pendidikan di seluruh daerah, sebelum melaksanakan ujian nasional.

Pengadilan juga memerintahkan para tergugat meninjau kembali pendidikan nasional. “Dari keputusan pengadilan itu jelas bahwa pemerintah diminta untuk membenahi sistem pendidikan nasional dan menghentikan ujian nasional, dan dalam keputusan itu juga disebutkan pemerintah lalai memberikan perlindungan HAM terhadap warga negara, khususnya terhadap hak anak,” kata ibu dua anak ini.

Karena itu, kata Sophie, jika pada akhirnya pemerintah melakukan banding akan sangat aneh. “Kita tidak ingin ribut tetapi ingin duduk bersama dan mencari jalan keluar terbaik untuk pendidikan nasional, bukannya malah banding. Ini tindakan keliru yang dilakukan pemerintah,” katanya menandaskan.

Menurut dia, pemerintah harus ingat yang melakukan gugatan itu adalah masyarakat. Artinya, jika pemerintah melakukan banding sama artinya pemerintah melanggar konstitusi karena tidak melindungi rakyatnya.

“Saya berharap pemerintah tidak bersikap seperti itu. Kalau di luar negeri, mungkin pemerintahnya atau presidennya sudah di-impeach, karena tidak peduli lagi dengan rakyatnya,” katanya lagi.

Yang terpenting, sekarang pemerintah beserta para pakar duduk bersama mencari jalan keluar yang baik bagi dunia pendidikan nasional. “Kalau naik banding kan pemerintah malah dicap mencari celah untuk tidak menjalankan HAM, saya melihatnya seperti itu, mudah-mudahan pemerintah mendengar,” tuturnya. (A-158/A. Arief)***

Sumber: Pikiran Rakyat/24 Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: