Evaluasi Tidak Harus Identik dengan UAN

Ujian akhir nasional atau UAN, yang sudah berganti-ganti nama, selama ini seolah tidak pernah kunjung selesai dipermasalahkan oleh banyak pihak: birokrat pendidikan, teknisi dan praktisi pendidikan, masyarakat umum, dan pihak sekolah. Yang justru jarang mengemuka adalah reaksi para siswa yang menjadi “obyek” UAN itu sendiri.

Kalau boleh berterus terang dan tidak mengandung risiko negatif, pastilah para siswa akan sepakat mengatakan bahwa mereka akan sangat bahagia bila UAN dihapuskan saja dari kegiatan akhir belajar mereka. Alasannya, bukan sekadar karena memberi beban kepada para orangtuanya atau memberi beban tambahan belajar, tetapi karena sebetulnya UAN lebih sebagai kegiatan ritual dan formalitas saja.

Dari sudut orangtua sering muncul pemberitaan bahwa mereka dibebani biaya macam-macam sehubungan dengan kegiatan UAN, meskipun pemerintah selalu menekankan bahwa biaya UAN ditanggung negara alias gratis. Anggaran yang ratusan miliar rupiah itu dianggap pemerintah masih “kecil” dibandingkan dengan bila evaluasi akhir semacam UAN dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Saya tidak akan berpanjang-panjang bicara soal biaya karena sudah sering kali dalam harian ini juga saya menyinggung soal pemborosan biaya yang dikeluarkan, proporsi dan pembiayaan operasional yang tidak masuk akal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna pendidikan, dengan penyelenggaraan perhelatan UAN ini.

Masalah besar justru pada hakikat UAN yang menyalahi prinsip pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang konon akan segera diresmikan pada tahun ajaran mendatang ini. Bagaimana mungkin menciptakan sistem “keseragaman” yang dipaksakan pada sebuah sistem evaluasi dalam situasi pendidikan yang sangat beragam, baik dari sudut geografis, situasi, kondisi, dan budaya seperti di Indonesia ini? Kontradiktif semacam ini pada akhirnya akan mematikan kreativitas guru dan siswa dalam mengembangkan kompetensinya. Guru juga akhirnya akan dianggap sebagai “agen” mediasi antara mata pelajaran yang di-UAN-kan dengan segala perangkatnya dan siswa yang menjadi obyeknya. KBM dan PBM bagi guru dan siswa seakan bermuara pada pelaksanaan UAN. Sebagai akibatnya, sering terjadi ada mata pelajaran tertentu yang sebetulnya juga penting bagi pembentukan kepribadian siswa, misalnya pendidikan seni, antropologi, dan budi pekerti, dikorbankan dan jamnya diganti oleh mata pelajaran yang harus di-UANkan. Dapatkah kita membayangkan bagaimana pola berpikir semacam ini akan membentuk perkembangan pemikiran penerus bangsa ini? Lagi-lagi persoalan “hasil” dan bukan “proses” yang dikedepankan, kuantitas dan bukan kualitas yang menjadi ukuran, dehumanisasi dan bukannya penghargaan pada nilai-nilai kehidupan dan manusia yang diresapi, kewajiban menghafal dan mengulang soal-soal latihan ujian dan bukannya “menikmati” proses pembelajaran kehidupan yang dialami siswa. Begitu menderitanya siswa Indonesia dengan segala kewajiban: moril, materiil, jiwa, dan raga dikorbankan demi hasil minimal UAN dengan standar tertentu.

Bila saja kita mampu dan mau memercayai bahwa pendidikan adalah jalan pertama untuk pembelajaran kehidupan dengan berbagai aspeknya, dan kita mau memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk terbiasa berpikir bebas tidak hanya searah dan penuh tanggung jawab tanpa selalu dipersalahkan, pastilah kita dapat melihat wajah-wajah ceria dari para siswa kita. Biarkan anak-anak kita menikmati dunia sekolahnya tanpa beban yang tidak semestinya mereka tanggung. Biarkan anak-anak kita mempunyai “waktu cukup” untuk berkreasi, mencipta, bermain, bahkan berbuat salah dan berkesempatan memperbaikinya. Kriteria penilaian justru pada hal-hal semacam itu yang memang sulit untuk diukur secara kualitatif. Lebih mudah memang melakukan pengukuran klasikal daripada personal. Tegakah kita membiarkan terus-menerus penilaian pada anak-anak bangsa ini sebagai nomor-nomor induk peserta ujian saja dan bukan sebagai pribadi-pribadi yang berharga?

Dengan kata lain, perlu segera menggantikan sistem UAN dengan penilaian yang bersifat personal yang berjenjang mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan sistem KBK, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan mengingat keberagaman situasi dan kondisi negeri ini, sudah waktunya kita menciptakan sistem evaluasi yang didasarkan pada indeks prestasi masing-masing siswa secara pribadi dan membiarkan masyarakat umum turut menilai dan “menikmati” hasil pembelajaran tersebut. Bentuknya adalah reward, penghargaan pada pribadi, bukan pada indeks prestasi klasikal secara global.

Dengan sistem penilaian serupa ini, setiap siswa akan merasa dihargai keberadaannya seperti apa adanya. Sebaliknya, ia pun akan menghargai pribadi lain dengan keberadaannya masing-masing. Sistem penilaian seperti ini memang sulit diukur secara kualitatif, apalagi dalam waktu singkat, sebagai indeks prestasi kualitas SDM sebuah bangsa. Sistem penilaian serupa itu baru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang dan akan menjadi kekayaan negara. Setiap pribadi dimungkinkan mencapai prestasi maksimalnya. Untuk sistem pembelajaran disertai evaluasi semacam ini, para guru dan praktisi pendidikan memang harus bekerja lebih keras. Karena selain harus mempunyai kemampuan memberdayakan dirinya, mereka pun dituntut untuk dapat mengenali dan memberdayakan siswanya sebagai sebuah pribadi yang utuh. Mampu dan maukah kita menemukan sistem pendidikan yang dapat “dinikmati” siswa, tetapi efektif dan efisien, di luar kebiasaan yang telah berlaku selama ini?

Pudentia MPSS Dosen UI, Ketua ATL dan BMPS

Sumber: Kompas/26 April 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: