Proyek DAK dan BOS Buku Diduga Diselewengkan

PURWAKARTA — Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, menemukan adanya indikasi kecurangan dalam dunia pendidikan. Kecurangan itu diduga dilakukan oleh pihak rekanan dalam proyek pengadaan dari dana alokasi khusus (DAK) pendidikan dan bantuan operasional sekolah (BOS) buku.

”Di lapangan kita memang menemukan kasus itu (kecurangan,red),” kata Yosef Solahudin, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kepada Republika, Jumat (8/6). Ia menjelaskan, proyek pengadaan yang dananya bersumber dari DAK besarnya mencapai Rp 5,4 miliar.

Yosef menjelaskan, terkait dengan masalah pengadaan alat praktik siswa yang didanai oleh anggaran DAK, diduga ada unsur kekeliruan. Ia mencontohkan, alat peraga untuk mata pelajaran fisika seharusnya menggunakan bahan dari alumunium. Tetapi, kata dia, pada pelaksanaannya, alat tersebut terbuat dari bahan kayu.

Selain itu, lanjut Yosef, dalam pengadaan buku pun terjadi kekeliruan. Kekeliruan tersebut, katanya, dapat dilihat dari kualitas kertas yang digunakan untuk buku. Seharusnya, buku tersebut menggunakan kertas HVS dengan ukuran lebar buku 22 sentimeter. Tetapi kenyataannya menggunakan kerta buram yang ukurannya hanya 21 sentimeter. ”Kita minta kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata dia.

Dikatakan Yosef, dalam soal penetapan rekanan, baik dalam proyek pengadaan DAK maupun BOS buku, ditemukan indikasi arahan untuk kepala sekolah dari pihak Dinas Pendidikan. Tujuannya agar sekolah memprioritaskan penerbit tertentu.

Menurut Yosef, penerbit yang diarahkan oleh Disdik berinisial ‘G’. Alasan Disdik, lanjutnya, karena hanya penerbitan itulah yang mampu menyediakan spek pesanan yang sesuai dengan standar garis besar pedoman pendidikan yang ditetapkan. Sebenarnya, rekomendasi untuk memesan buku terhadap salah satu penerbit tidak dibenarkan. Pasalnya, dalam aturan DAK dan BOS buku, pihak sekolah diberi kewenangan penuh untuk berhubungan langsung dengan penerbit yang menjadi pilihannya.

Selain itu, Yosep menegaskan, pihaknya juga menemukan kasus dimana hampir sebagian besar pengelola sekolah tidak melibatkan jajaran Komite Sekolah dalam menentukan pilihan rekanan pengadaan alat peraga yang didanai DAK dan BOS buku. ”Padahal, kontrolnya ada di mereka (Komite Sekolah,Red),” tutur dia.

Dalam pengelolaan dana yang bersumber dari DAK dan BOS buku, sambung Yosef, banyak kepala sekolah yang didatangi okum wartawan, LSM, dan aparat hukum yang meminta amplop. Bahkan, lanjutnya, pihaknya mendengar bahwa di lingkungan kantor Disdik, ada praktik bancakan dana dari DAK dan BOS buku. ”Kondisi ini, sudah sangat mengkhawatirkan,”tutur dia.

Menurut data yang dimiliki Yosef, tahun 2007 ini ada 54 SD yang menerima bantuan DAK. Masing-masing sekolah menerima Rp 250 juta. Dianataranya, Rp 150 juta untuk pembangunan ruang belajar (fisik), sedangkan Rp 100 juta untuk pengadaan. ”Yang rawan penyelewangan itu dana buat pengadaan,” ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Didin Sahidin, mengakui terjadinya kecurangan dalam pengadaan DAK dan BOS buku.”Tapi itu kejadian tahun lalu dan sudah kita selesaikan,” ujar dia. Ia menolak ihwal dirinya sudah memberikan rekomendasi khusus pengadaan buku ke penerbit ‘G’. Ia juga membantah mendapatkan fee 10 persen dari nilai DAK sebesar Rp 5,4 miliar yang diterima 54 SD tahun ini.

Sumber: Republika Online/09 Juni 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: